MENGAPA KITA PERLU TAHU

Ada cerita lama tentang seorang pria yang merangkak di bawah tiang lampu pada malam hari. Perilaku orang itu menarik perhatian seorang polisi. 

Sang polisi pun menghampirinya dan bertanya apa yang sedang ia lakukan.

“Saya mencari kunci,” jawab pria itu.

“Kehilangannya di sini?” tanya polisi.

“Bukan,” katanya, “tapi di sini terang.”

Pasquale (2015) menuliskan kisah itu di bukunya, The black box society: The secret algorithms that control money and information. Menurut dia, cerita ini sering dipakai untuk menggambarkan kesia-siaan: kita mencari jawaban bukan di tempat yang tepat, melainkan di tempat yang paling mudah dilihat. 

Namun hari ini, kisah itu terasa jauh lebih relevan. Kenapa? Karena itu bisa dijadikan sebagai  gambaran tentang cara kita memahami teknologi dan kekuasaan modern.

Ilmu sosial sejak lama mencoba menjawab pertanyaan mendasar tentang kekuasaan: siapa mendapat apa, kapan, di mana, dan mengapa. Banyak buku besar lahir dari upaya ini, membedah ketimpangan, keadilan, dan struktur masyarakat. Dalam bentuk terbaiknya, karya-karya itu bukan hanya menjelaskan dunia, tetapi juga mengingatkan kita mengapa memahami dunia itu penting.

Masalahnya, semua upaya tersebut sangat bergantung pada satu hal: informasi. Kita tak mungkin memahami — bahkan sekadar menyelidiki — sesuatu yang sama sekali tidak kita ketahui. 

Karena itu, muncul berbagai istilah populer untuk menyebut wilayah “ketidaktahuan” kita: unknown unknowns, black swans, atau deep secrets. Bahkan ada bidang kajian khusus yang mempelajari bagaimana ketidaktahuan bisa diproduksi secara sistematis. Bukan karena orang malas mencari tahu, tetapi karena informasi sengaja disembunyikan, dibatasi, atau diarahkan.

Celah pengetahuan semacam ini bukan perkara sepele. Menurut Pasquale, celah itu punya dampak politik dan ekonomi yang besar. Alan Greenspan, mantan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa sistem keuangan modern begitu rumit dan tertutup, sehingga bahkan regulator hanya bisa melihat “sekilas” cara kerjanya. 

Jika klaim ini diterima begitu saja, maka pasar bebas tanpa campur tangan negara tampak sebagai satu-satunya pilihan rasional.

Namun, pertanyaannya: bagaimana jika ketertutupan itu bukan sifat alami pasar, melainkan sesuatu yang sengaja diciptakan? Bagaimana jika kompleksitas dan kerahasiaan justru dipelihara agar bisnis tertentu lolos dari pengawasan dan regulasi? Jika demikian, maka ketidaktahuan bukan nasib, melainkan strategi.

Pada titik ini, kita perlu menyadari satu hal penting: apa yang kita ketahui—dan tidak kita ketahui—tentang dunia sosial tidak pernah netral. Ia dibentuk oleh hukum, aturan, dan kepentingan. Undang-undang privasi, rahasia dagang, hingga akses informasi publik menentukan sejauh mana kita boleh bertanya. 

Banyak hal bahkan sudah dinyatakan “terlarang untuk diselidiki” sebelum pertanyaannya diajukan. Pertanyaannya sederhana, tapi krusial: untuk kepentingan siapa batas-batas ini dibuat?

Tentu, sebagian aturan itu penting. Tak ada yang ingin hidup di dunia di mana setiap gerak pribadi diawasi atasan atau negara. Namun, hukum tentang informasi tidak hanya melindungi warga biasa. 

Ia juga memungkinkan perusahaan farmasi menyembunyikan risiko obat, atau bank menyamarkan praktik keuangannya melalui perusahaan cangkang. Dan karena sangat menguntungkan, perlindungan semacam ini jarang dilepas dengan sukarela.

Ironisnya, ruang-ruang yang seharusnya paling terbuka—politik dan hukum—justru semakin dipenuhi logika kerahasiaan. Pemerintah mengembangkan praktik “hukum rahasia” atas nama keamanan, sementara pemilu dibanjiri dana gelap yang asal-usul dan pengaruhnya sering baru terungkap setelah semuanya terlambat.

Di saat yang sama, kehidupan kita sebagai individu justru makin transparan. Aktivitas daring direkam, dilacak, dan disimpan. Pertanyaannya bukan lagi apakah data itu dikumpulkan, melainkan siapa yang mengaksesnya dan berapa lama ia disimpan. Upaya bersembunyi—menggunakan anonimisasi atau perlindungan digital—bahkan bisa dianggap mencurigakan.

Kamera pengawas, broker data, sensor, dan pelacak digital mencatat kebiasaan kita: cara kita berkendara, obat yang kita konsumsi, buku yang kita baca, situs yang kita kunjungi. Hukum yang sangat protektif terhadap rahasia bisnis, sering kali justru longgar ketika menyangkut privasi warga.

Ketimpangan inilah yang menjadi persoalan utama. Mengapa kerahasiaan begitu dijaga oleh korporasi dan negara, sementara keterbukaan justru dipaksakan pada individu? Apa dampaknya bagi cara kita diperlakukan, dinilai, dan dikendalikan? Dan bagaimana hukum seharusnya menyeimbangkan kebutuhan akan privasi dengan tuntutan transparansi?

Untuk memahami semua ini, kita perlu satu metafora kunci: kotak hitam. Ia bisa berarti alat perekam—seperti pada pesawat—yang menyimpan data. Tapi ia juga berarti sistem yang cara kerjanya tidak kita pahami. Kita bisa melihat apa yang masuk dan apa yang keluar, tetapi tidak tahu bagaimana keputusan dibuat di dalamnya.

Hari ini, kita hidup di tengah kotak-kotak hitam semacam itu. Kita terus dipantau, dinilai, dan dipetakan—namun tanpa benar-benar tahu ke mana informasi itu pergi, bagaimana ia dipakai, dan apa konsekuensinya bagi hidup kita.

Dan mungkin, di situlah masalahnya bermula: bukan karena kita tidak tahu apa-apa, melainkan karena kita merasa sudah tahu cukup—padahal yang kita lihat hanyalah bagian yang diterangi lampu.

Jadi, mengapa kita perlu tahu? Algoritma rahasia membahayakan demokrasi dan pasar bebas. Kita membutuhkan transparansi untuk mengoreksi data yang salah, mencegah diskriminasi, dan memastikan keputusan penting yang memengaruhi hidup kita dibuat secara akuntabel.

Penulis: Edhy Aruman

RUJUKAN

Pasquale, F. (2015). The black box society: The secret algorithms that control money and information. Harvard University Press.