Ada satu hal yang tidak ikut terbang dari Caracas malam itu.
Hutan. Sungai. Tanah.
Negara bisa diduduki. Presidennya bisa diculik dan dicengkiwing diangkut begitu saja. Sistem keuangan bisa dimatikan.
Tapi bumi—bumi selalu tinggal bersama rakyatnya.
Masalahnya, di banyak tempat, bumi diperlakukan seperti barang sewaan. Digali cepat. Dijual murah. Ditinggal rusak. Lalu generasi muda diwarisi lubang dan janji.
Indonesia mengenal cerita itu terlalu baik. Anak negeri sudah paham betul dengan kisah ini.
Tambang dibuka, tapi air jadi keruh.
Hutan ditebang, tapi banjir datang.
Energi diambil, tapi desa tetap gelap.
Belum lama berlalu, kita menyaksikan apa yang terjadi ketika alam diperlakukan semena-mena. Ia ikut meradang, dan mempertontonkan apa kerakahan apa yang menimpanya. Rakyat diam yang jadi korban mungkin tidak bisa dipersalahkan. Tapi diamnya kita semua pada apa yang terjadi, itu perlu dijadikan akar pertanggungjawaban moral atas apa yang terjadi di Sumatra Utara, Aceh dan Sumatra Barat.
Kita sering bilang ini “harga pembangunan”. Padahal sering kali ini hanya harga dari ketergantungan.
Karena ketika negara tidak mandiri, lingkungan selalu jadi korban pertama.
Negara yang bergantung tidak punya posisi tawar.
Negara yang tidak berdaulat dipaksa memilih: rusak sekarang atau mati perlahan.
Di sinilah kepedulian lingkungan berhenti jadi isu hobi, dan berubah jadi isu kedaulatan.
Gerakan Mandiri Bangsa membaca ini dengan jernih:
lingkungan bukan hambatan pembangunan—ia fondasinya.
Tanpa tanah sehat, tidak ada pangan mandiri.
Tanpa laut bersih, tidak ada ekonomi maritim.
Tanpa energi terbarukan, kemandirian hanya slogan.
Mandiri bangsa berarti berani berkata:
cukup mengekspor kerusakan.
cukup mewariskan bencana.
Bukan berarti anti-industri.
Bukan berarti anti-teknologi.
Justru sebaliknya—industri harus berakar, teknologi harus membumi.
Anak muda mulai bergerak bukan karena disuruh, tapi karena sadar:
krisis iklim tidak menunggu siklus pemilu.
banjir tidak peduli ideologi.
polusi tidak tanya partai.
Mereka menanam, mengolah, menjaga.
Mereka bicara soal energi surya di desa, bukan hanya di konferensi.
Mereka bicara soal ekonomi sirkular, bukan sekadar CSR.
Mereka tahu: kemandirian tanpa keberlanjutan hanya mempercepat kehancuran.
Dan di titik temu itulah, Gerakan Mandiri Bangsa menemukan napasnya.
Mandiri energi yang ramah lingkungan.
Mandiri pangan yang menjaga tanah.
Mandiri industri yang tidak membakar masa depan.
Bukan gerakan yang marah pada dunia, tapi gerakan yang bertanggung jawab pada generasi berikutnya.
Partai Gema Bangsa berdiri di persimpangan itu. Bukan sebagai pemilik kebenaran, tapi sebagai wadah kegelisahan yang sama:
bagaimana membangun tanpa menghancurkan,
bagaimana berdaulat tanpa merusak,
bagaimana maju tanpa meninggalkan bumi sendiri.
Tanggal 17 Januari 2026, saat deklarasi itu tiba, yang dipertaruhkan bukan sekadar nama partai. Tapi arah: apakah Indonesia mau mandiri sekaligus lestari, atau terus tumbuh di atas tanah yang rapuh.
Karena pada akhirnya, kita bisa kehilangan pasar.
Kita bisa kehilangan mitra dagang.
Tapi kalau kita kehilangan lingkungan, kita kehilangan segalanya.
Gerakan Mandiri Bangsa tidak menjanjikan dunia sempurna.
Ia hanya mengingatkan satu hal yang sering kita lupakan:
bumi ini satu-satunya rumah,
dan bangsa yang mandiri adalah bangsa yang menjaganya.
Cerita ini masih berjalan.
Dan masa depan—seperti lingkungan—tidak diwariskan,
ia dipertahankan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar